PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA PRODUK KECANTIKAN TIDAK BERLABEL BPOM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLIDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 186/PID.SUS/2018/PN.PTI.)

Berkembangnya teknologi dari waktu ke waktu yang semakin canggih, perkembangan dalam penampilan manusia juga ikut semakin meningkat. Di era modern ini baik secara langsung maupun tidak langsung penampilan menjadi hal yang harus diprioritaskan. Banyak sekali wanita berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian dari sekitarnya. Untuk mencapai tujuannya, maka mereka menggunakan berbagai produk-produk kecantikan. Mereka rela menghabiskan uangnya hanya untuk menjadi terlihat lebih cantik dan hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan menjual produk kecantikan yang tidak berlabel BPOM dan sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena hal tersebut, timbulah beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana tanggung jawab pelaku usaha produk kecantikan tersebut ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan bagaimana ganti kerugian karena penggunaan produk kecantikan yang tidak berlabel BPOM seperti pada studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Pti. Berdasarkan hasil penelitian dimana banyaknya produk kecantikan tidak berlabel BPOM yang beredar di kalangan masyarakat dikarenakan kurang ketatnya pengawasan dari pemerintah, diharapkan pemerintah memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku usaha yang memasarkan produk kecantikan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan.

1.  UEU-Undergraduate-24238-COVER.Image.Marked.pdf - 142 KB
2.  UEU-Undergraduate-24238-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 241 KB
3.  UEU-Undergraduate-24238-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 240 KB
4.  UEU-Undergraduate-24238-HALAMAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 290 KB
5.  UEU-Undergraduate-24238-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 244 KB
6.  UEU-Undergraduate-24238-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 149 KB
7.  UEU-Undergraduate-24238-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 200 KB
8.  UEU-Undergraduate-24238-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 223 KB
9.  UEU-Undergraduate-24238-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 222 KB
10.  UEU-Undergraduate-24238-BAB1.Image.Marked.pdf - 161 KB

• PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET DENGAN SISTEM PEMBAYARAN MELALUI REKENING BERSAMA (STUDI KASUS WWW.KASKUS.CO.ID)
• PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI KLAUSULA BAKU DALAM TIKET PESAWAT YANG MENGATUR MENGENAI PEMBATALAN (CANCEL) DAN/ATAU KETERLAMBATAN (DELAY)
• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PERALATAN MAKAN YANG MENGANDUNG MELAMIN PALSU
• ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MASKAPAI LION PADA JASA PENERBANGAN BERTARIF MURAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
• DUALISME PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 659 K/Pdt.Sus/2012, Tertanggal 26 Maret 2013)
• PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI KLAUSULA BAKU DALAM TIKET PESAWAT YANG MENGATUR MENGENAI PEMBATALAN (CANCEL) DAN/ATAU KETERLAMBATAN (DELAY)
• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PERALATAN MAKAN YANG MENGANDUNG MELAMIN PALSU
• PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KONSUMEN TERKAIT PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT KREDIT MACET (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)
• PERLINDUNGAN KEPADA PENGGUNA JASA BANDAR UDARA TERHADAP PELAYANAN RUANG TUNGGU YANG DIBERIKAN PENGELOLA BANDAR UDARA (Studi pada PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Halim Perdanakusuma)
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENJUALAN MAKANAN DALAM KEMASAN YANG TIDAK LAYAK EDAR PADA FAMILYMART KOTABARU (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Ktb)